Patut di Duga Pungli Biaya HGN dan Maulid di SDN Beji 4, Kadisdik di Minta Ambil Tindakan Tegas
Pungutan biaya Hari Guru Nasional (HGN) di SDN Beji 4 yang kegiatannya akan dilaksanakan pada 27 Nopember mendatang sebesar Rp.220.000 dan pungutan biaya Maulid sebesar Rp.210.000 perkelas di tambah pungutan dana snack dan yatim Rp. 25.000 dinilai menabrak Undang undang Peraturan Mentri (Permen) No 75 tahun 2016 .
Patut di Duga pungutan kegiatan tersebut adalah pungutan liar, pasalnya pungutan yang dilakukan oleh Korlas belum di setujui oleh komite sekolah namun kepsek membiarkannya.
dimana bahwa tujuan dari Permen tersebut yang di maksud bahwa Komite Sekolah memiliki kewajiban untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, terkait hal tersebut perlu dilakukan revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong.
Indah Nurmiya Ningsih SPd.saat di konfirmasi wartawan di ruang kerjanya , Senin (20/11) sore. Mengatakan, bahwa pungutan biaya HGN sebesar Rp.220.000 di pending .
Namun kenyataan di lapangan pungutan tersebut masih terus berjalan.
Pungutan ini dinilai ilegal pasalnya belum ada musyawarah antara pihak sekolah bersama komite terkait pungutan Hari Guru Nasional sebesar Rp.220.000 dan pungutan Maulid sebesar Rp.210.000 di tambah pungutan dana snack dan yatim Rp. 25.000
Namun demikian pada group WA Korlas tetap menarik pungutan tersebut.
Terpisah Orang tua siswa SDN Beji 4 yang namanya tak mau disebutkan mengatakan, Kepala sekolah sengaja membiarkan.
“Kepsek mengatakan gak tahu menahu soal itu , berarti kepseknya Berbohong”, tegasnya.
Di Jelaskan oleh Wali murid , Kenyataan nya pada hari Jumat Tanggal 10 November 2023 , Jam 14.00wib Kepala sekolah memimpin Rapat Ortusiswa dan Korlas membahas kegiatan HGN dan Maulid Serta Biaya yang di tentukan, rapat tersebut tanpa di hadiri Komite sekolah dan pungutan biaya tersebut belum di setujui komite.
Terkait kegiatan pungutan peringatan hari guru Nasional dan Maulid nabi yang terjadi
Menurut kepala Sekolah SDN Beji 4 Indah Nurmiya Ningsih SP.d di hadapan wartawan sumberlima.com (20/11) mengatakan , bahwa dirinya tidak tahu menahu adanya pungutan tersebut.
Dalam hal ini Kepsek di nilai Komite sekolah bahwa kepsek mementingkan diri sendiri tanpa bermusyawarah bersama Komite, sementara Korlas yang dinyatakan telah menyetujui tidak memiliki legalitas ataupun kewenangan untuk memungut sejumlah uang kepada orang tua siswa.(RB.SL5).
