Jakarta, Literasidepoknews.com
– Wacana people power yang belakangan ini mengemuka, mendapat tanggapan beragam dari sejumlah kalangan.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga Uno menegaskan bahwa gerakan massa atau people power merupakan bagian dari demokrasi. Sebuah pernyataan sikap, sebut Andre dibutuhkan sebagai upaya untuk menjawab dugaan kecurangan Pemilu 2019.
Andre mengatakan, bahwa kebebasan berekspresi dan mengutarakan pendapat di muka umum dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945. Andre mengutuk keras adanya penggiringan opini yang menyebut gerakan people power sebagai bentuk kejahatan terhadap keamanan negara atau makar.
” Gerakan massa atau aksi protes damai merupakan sesuatu yang konstitusional juga. Gerakan massa memang dilarang ? Kan boleh dalam demokrasi, kan itu konstitusional,” kata Andre, Senin (13/5) dikutip dari CNN Indonesia.
People power, kata Andre, merupakan kedaulatan rakyat dalam menghendaki keinginan mereka.
” Jangan sampai demonstrasi ini diharamkan, dibilang makar. Ini opini yang menyesatkan,” tandasnya.
” Presiden Jokowi kan penikmat demokrasi. Kalau itu terjadi (people power dilarang) padahal itu berlangsung damai, pemerintah melarang semangat demokrasi, berarti dia penumpang gelap demokrasi,” ungkapnya.
Sumber berita : Strategi.co.id
