Foto : istimewa
Literasidepoknews.com
Jakarta- Pelayanan Ambulan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta dinilai bobrok oleh ketua Forum Peduli Warga, dan Perkataan Kasar yang diduga di lakukan oleh oknum Pegawai Dinkes DKI, terkait hal tersebut , FPW mengusulkan kepada Gubernur agar segera mencopot Kadinkes DKI.
Hal ini di katakan oleh Ketua Umum FPW Musa Marasabessy , kepada awak media ini di Jakarta, Rabu 28/6/2018.
Musa berharap Kadinkes DKI Jakarta segera di copot karena kurang peka dalam melaksanakan tugasnya.
“Atas nama Forum Peduli Warga (FPW) DKI Jakarta sangat kecewa berat, pasalnya ada seorang Ibu yang sedang Sakit dan butuh ambulance, kok kaku”.. harus meminta Foto Copy segala, dan ini sangat merugikan masyarakat”, ucap Musa serius.
Menurut Musa, kewajiban Dinas Kesehatan dalam melayani jangan sampai mempersulit pasien, ini jadi catatan sendiri, selama ini Bapak Gubernur Anies Baswedan hanya mendengar kabar baik saja, padahal Dinkes saat ini jauh lebih buruk dan harus segera mengevaluasi Kadinkes Pemprov DKI Jakarta dan kalau perlu segera mencopotnya,tandas Musa.
Musa menjelaskan, bahwa jelas di Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, nyawa manusia lebih penting dari pada administrasi. Bapak Gubernur DKI Jakarta harus sesegera mungkin mencopot Kadinkes Provinsi agar perbaikan kesehatan semakin baik.
“Dinkes itu sudah banyak masalahnya, ini saja cara Tuhan menegur keras dengan masalah ambulance. Ada contoh anak buah Kadinkes yang bermain dalam korupsi obat non-fornas di Jakarta Timur yang kasusnya pernah ada, kasus pembangunan rumah sakit di DKI Jakarta yang tak jelas rimbanya, dan banyak lagi dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan, dan KPK DKI Jakarta saya berharap bisa masuk kedalam membongkarnya”, tandas Musa yang juga sebagai pendukung utama Gubernur Anies-Sandi ini.
Musa menceritakan, seorang warga Tambora, Jakarta Barat bernama Halddi dimintai fotokopi KTP dan KK oleh operator 112 untuk mengantar ibunya ke IGD menggunakan ambulans.
“Seharusnya petugas tak memaksa hingga merepotkan, Keburu Wafat mamanya, seharusnya cukup difoto pakai handphone (HP.red) untuk awalan dan nantinya baru melampirkan foto copy tetapi fokus untuk nyawa manusia agar terselamatkan”.
Sebelumnya, Selasa (26/6), Halddi mengeluhkan pelayanan operator 112 di Twitter saat dirinya memesan ambulans.
Halddi geram lantaran sempat khawatir ibunya tak segera tertolong jika dipaksa menuruti permintaan petugas.
“Saya baru hari ini mau minta bantuan ambulans Pemda DKI telepon lewat 112. Diangkat, lalu diminta fotokopi KTP pasien dan fotokopi KK. Saya pegang aslinya saat ini. Mau masuk IGD, tapi ketempat foto kopi dulu?”..Keburu mati mama saya,” kata Halddi saat dikonfirmasi Rabu (27/6).
Dirinya juga mengaku mendapat respons kasar dari operator yang menolak menerima foto KK dan KTP asli melalui ponsel.
“Itu ibu operator ngomongnya juga nyolot pula. Orang sakit loh ini malah dijawab dengan kasar sama petugasnya. Enggak bisa ngomong sopan?” keluhnya.
Akhirnya Halddi membawa ibunya ke RSUD Tarakan menggunakan transportasi online.
“Masak soal beginian direpotin ke pasien. Saya kalau bukan orang susah enggak mungkin nelepon 112, pasti pakai ambulans yang berbayar,” ungkap Halddi.
Keesokan harinya, rabu (27/6), Halddi menuliskan klarifikasi di Twitter bahwa prosedur KTP dan KK ternyata memang sudah diwajibkan sejak lama. Foto KTP dan KK juga bisa kirim via WhatsApp (WA), tapi operator tak memberitahukan informasi tersebut. Halddi lantas terburu naik pitam karena merasa direpotkan.(RahmatLDN).
