IAP tengah pose bersama, seusai pemaparan hasil survey.
Literasidepoknews
Rabu 31/1/2018
Jakarta,
Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) melansir kota layak huni atau Most Liveable City Index (MLCI) 2017.
Ada beberapa aspek yang dinilai rendah oleh masyarakat seperti penataan pedagang kaki lima (PKL) hingga pengelolaan air bersih. Dan dari sejumlah Kota di Indonesia yang disurvei terdapat beberapa kota Metropolitan yang masuk di bawah rata-rata (bottom tier city). Ada pun kota yang masuk di bawah rata-rata yakni, Pontianak, Depok, Mataram, Tangerang, Banda Aceh, Pekanbaru, Samarinda, Bandar Lampung, Medan, dan Makassar.
Ketua Kompartemen Livable City IAP Elkana Catur mengatakan ada beberapa aspek yang dinilai oleh masyarakat seperti penataan pedagang kaki lima (PKL), transportasi, lalu aspek keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga menjadi penilaian dan masalah pendidikan, persampahan, hingga pengelolaan air bersih pun masuk dalam penilaian.
Ia memaparkan selain kota yang masuk dalam kreteria dibawah rata rata, ada juga 7 kota yang berada di atas rata-rata (top tier city) yaitu Solo, Palembang, Balikpapan, Denpasar, Semarang, Tangerang Selatan, dan Banjarmasin.
Sementara untuk Jakarta masuk dalam survei average tier city (peringkat rata-rata) dengan indeks 62,6. Jakarta berada di peringkat rata-rata bersama kota Pekalongan, Bandung, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Bogor, Palangkaraya, dan Manado.
“Aspek transportasi paling menentukan, termasuk soal kemacetan,”ujarnya saat jumpa pers di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jalan Raden Patah, Jakarta Selatan.
“Aspek transportasi nilainya paling rendah. Ini juga membenarkan anggapan bahwa kemacetan masih menjadi masalah. Kemacetan ini karena ada pembangunan infrastruktur seperti LRT, MRT,” kata Ketua Kompartemen Livable City IAP Elkana Catur dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jl Raden Patah, Jakarta Selatan (29/1) lalu.
Sementara Berbaris Djonoputro, selaku Ketua IAP, mengatakan bahwa ada aspek lainnya yang dinilai rendah yakni issue kualitas fasilitas pejalan kaki dengan indeks 54. Sedangkan aspek transportasi ada di angka 52, aspek keselamatan kota dalam rasa aman dari bencana di angka 59. Aspek yang juga dinilai rendah lainnya yakni kualitas penataan PKL dengan indeks 52, dan keterlibatan warga dalam pembangunan dengan indeks 38.
“Kualitas pelayanan persampahan pun dinilai oleh warganya, termasuk aspek kelistrikan, sinyal pelayanan,” papar kata Ketua IAP.
Untuk diketahui, survei IAP dilaksanakan tiap 2 tahun dan tidak bermaksud memperingkatkan kota. Survei itu berbasis pada persepsi warga kota dimaksud, mengenai kelayakhunian kota tempat tinggalnya berdasarkan 29 kriteria.(Gatot).
